Tentang DPRD

Administrator

MSSRKJS

Selamat Datang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah, dengan tanggung jawab dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat. DPRD terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

DPRD mempunyai fungsi :

  • Legislasi, membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Gubernur;
  • Anggaran, merencanakan, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Pemerintah Daerah;
  • Pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Kebijakan yang ditetapkan Pemerintahan Daerah.

Dicoret BKN, 28 Honorer Adukan Nasib ke DPRD

Ditulis Oleh administrator | 12.04.12 | E-mail Print PDF

Sebanyak 28 tenaga honorer pemerinta kabupaten Tegal yang dicoret Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pusat, mengadukan nasib ke Komisi I DPRD setempat, Kamis ( 12/4/2012).

 

“ Kedatangan puluhan tenaga honorer ini untuk mengadukan nasibnya karena dicoret oleh BKN dalam pengangkatan menjadi CPNS katagori I, mereka merasa memenuhi syarat namun kenapa dicoret, “ kata wakil ketua Komisi I DPRD kabupaten Tegal, Helmi Amrulloh kepada koranlokal.com.

 

Untuk sementara kata Helmi, pihak akan menampung aspirasi mereka bersama dengan Badan Kepegawian Daerah ( BKD ) kabupaten Tegal, alas an apa yang menjadikan mereka dicoret dari pengajuan BKD.

 

Sementara bidang formasi dan pengadaan kepegawaian BKD Kabupaten Tegal, Rafael mengatakan, dari 37 tenaga honorer K 1 yang diajukan BKD ke BKN pusat, lolos sesuai verivikasi BKN sudah diumumkan hanya 10 orang yang memenuhi kreteria (MK ) . Koranlokal.com

 

“ Dari 37 tenaga honore K 1 yang MK hanya 10 orang, dan 27 orang TMK, dari pusat tidak menyebutkan alas an kenapa mereka dicoret,” tandasnya.

Dilanjutkan Rafael, penetapan tenaga honorer KI menjadi CPNS mutlak wewenang pusat. Tidak ada sedikitpun campur tangan BKD, sehingga pihaknya menolak jika diisukan kelolosan tenaga honorer menjadi CPNS, karena ada hubungan kedekatan dengan BKD. " Ada anggapan atau isu, mereka ini yang lolos karena mempunyai kedekatan dengan saya, atau pegawai BKD. Tentu itu salah besar, sebab yang menentukan itu mutlak BKN pusat kita tidak bisa mempengaruhinya sedikitpun, " tuturnya

 

 

DPRD Khawatirkan Jual Beli Lahan Pertanian Marak Di Kabupaten Tegal

Ditulis Oleh makmur | 14.01.12 | E-mail Print PDF

Komisi I DPRD kabupaten Tegal meminta SKPD petani agar tidak menjual lahan produktif mereka. Meskipun saat ini harga sawah mahal, para petani harus tetap mempertahankannya. Selain itu SKPD terkait memperketat perizinan pendirian bangunan di lahan produktif.  Imbauan itu disampaikan ketua komisi I DPRD kabupaten Tegal

Menurutnya, latar belakang dari pembahasab Perda RTRW dikarenakan kekhawatiran saat ini banyak lahan produktif yang dialihfungsikan untuk pembangunan rumah dan gedung lainnya. “ Pengaturan lahan produktif juga diatur dalam Raperda RTRW yang saat ini terus dibahas, kami meminta komitmen semua SKPD dan badan terkait untuk benar-benar menerapkan Raperda RTRW nantinya termasuk Badan Pertanahan Negara,”ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Politisi asal PKS, Amirudin Jamal , bahwasannnya saat ini masyarakat dan pemerintah hanya bisa memanfaatkan air, namun untuk menjaga keberadaan air lambat laun dilupakan. “ Banyak masyarakat kita sudah lupa menjaga keberadaan air, maka dalam Raperda RTRW ini perlu ada daerah yang dibuat khusus untuk resapan air, sehingga disaat kemarau masyarakat tidak kesulitan mendapatkan air bersih untuk kepentingan sehari-hari,” tandasnya.

 


<< Start < Prev 1 2 3 4 5 Next > End >>

Page 1 of 5

Gallery

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Link Info

Indonesia

DPR

KPK

Dephub

Depkominfo

Latest Visitor